Politik

Aksi turun ke jalan KONTRAS bersama warga di Bundara HI,Jakarta Pusat,Minggu (28/09)

RUU Pilkada,Kehendak Rakyat atau Kehendak Elite Politik ?

Jakarta – Bola panas pencanangan Ruu Pilkada sebagai alternatif Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) masih bergulir di Senayan.Keputusan ini menuai pro dan kontra di masyarakat luas terutama dari kalangan para pemimpin daerah yang terpilih lewat Pilkada,akademisi hingga masyarakat awam.Pasalnya Ruu yang diusung oleh Koalisi Merah Putih  ini berencana mengembalikan mandat konstitusi pemilihan kepala daerah kepada DPRD selaku wakil rakyat sesuai dengan Sila Pancasila yang ke -4.Mereka berpendapat bahwa dengan memilih Kepala Daerah melalui DPRD dapat meminimalisir Money Politics yg kerap terjadi jelang Pilkada dan menghemat APBD dari suatu daerah.Disamping itu para Pengamat dan Akademisi  menerjemahkan manuver politik yang digulirkan Koalisi Merah Putih hanyalah sebatas memperkuat Basis Politik mereka di daerah tanpa mendengarkan aspirasi rakyat.Tentunya hal ini mendapat penolakan dari Fraksi di DPR yang mendukung Pilkada Langsung yaitu F-PDIP,F-PKB dan F-Hanura.Ketiga Fraksi tersebut dengan lantang menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah lewat DPRD sama saja dengan mencederai demokrasi yang sudah berjalan selama 16 tahun di negeri ini.Namun suara ketiga Fraksi tersebut kalah jumlah dibandingkan dengan jumlah kursi Koalisi Merah Putih yang mendukung Pilkada Tidak Langsung yaitu 139 kursi.

Di sisi lain,Fraksi Demokrat yang sekaligus Pemerintah juga terlihat sangat hati hati dalam mengambil keputusan mengenai RUU Pilkada.Pasalnya,pucuk kepemimpinan Partai Demokrat yang dipegang oleh SBY perlahan tapi pasti mulai mengisyaratkan membelot kepada Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung.Dukungan dan desakan dari masyarakat terus membanjiri Presiden SBY dan Partai Demokrat agar cepat dalam mengambil keputusan terkait Ruu yang kontroversial ini.Mengenai dukungan Demokrat,Koalisi Indonesia Hebat ( PDIP,PKB & Hanura ) menyambut baik dukungan tersebut dan berharap kedepannya bisa menjalin komunikasi serta kerja sama politik yang baik dalam membangun Indonesia 5 tahun kedepan.Masyarakat pun harap harap cemas dalam menantikan keputusan DPR RI mengenai RUU Pilkada ini karena ini sangat berpengaruh terhadap maju atau mundurnya pembangunan di suatu daerah.

Perkembangan kisruh seputar RUU Pilkada yang kini sudah disahkan menjadi UU Pilkada telah diketok palu oleh Priyo Budi Santoso,Jum'at dini hari (26/09).Suasana yang cukup tegang mewarnai sidang paripurna mengenai UU yang kontroversial tersebut.Hal yang paling menarik dari sepanjang sidang paripurna tersebut adalah Aksi Walk Out F-Demokrat yang menyumbang kursi terbanyak di parlemen akibat Opsi yang Pilkada langsung dengan 10 syarat tersebut ditolak.Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Politisi PDIP,Eva Sundari yang menyatakan bahwa negosiasi dan kesepakatan sudah dicapainya ketika masuk pada tahap forum lobi saat sidang paripurna.Ia menyatakan kaget dan kecewa dengan Aksi Walk Out tersebut.

Pengesahan UU Pilkada juga menuai kecaman dari banyak pihak.Salah satu bentuknya ialah penggunaan hashtag #ShameByYouSBY dan #ShameByYou yang merupakan inisial nama dari Presiden yaitu SBY.Twitter mencatat ada sekitar 250.000 tweet dalam 24 jam yang membahas hashtag #ShameByYouSBY.Aksi turun langsung ke jalan juga digalang oleh Lembaga Swadaya Masyarakat KONTRAS di bundaran HI pada hari minggu (29/09).Aksi damai pembubuhan tanda tangan tolak UU Pilkada dan ramai - ramai gugat UU Pilkada diikuti antusias oleh sekitar 95.000 warga."Kita berkumpul di sini untuk menyampaikan pesan, kita menolak. Kami harus menentukan pemimpin (sendiri)," teriak Harris pada saat orasi.(Reporter : Azmy Ielman)

Sumber Rujukan Artikel

1.      http://news.detik.com/read/2013/04/02/154006/2209498/10/pro-kontra-pemilihan-kepala-daerah-langsung-atau-melalui-dprd

2.      http://politik.kompasiana.com/2014/09/20/pro-kontra-rancangan-undang-undang-pilkada-partai-demokrat-pilih-pilkada-langsung-675473.html

3.      http://www.merdeka.com/politik/5-alasan-mereka-tolak-pilkada-lewat-dprd/pilkada-melalui-dprd-tidak-sesuai-mandat-demokrasi.html

4.      http://www.rri.co.id/post/berita/102811/nasional/pro_kontra_ruu_pilkada_pengamat_sikap_presiden_menentukan.html

http://www.rri.co.id/post/berita/106278/nasional/tak_ada_kemunduran_demokrasi_bila_pilkada_langsung_atau_via_dprd.html
http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/29/298183/ribuan-warga-akan-menggugat-uu-pilkada\